kopenhagen sebuah solusi atau hanya retorika

Bagai sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Itu barangkali kata yang tepat bagi warga negara Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, berbagai krisis akibat eksploitasi sumber daya alam terjadi dan terus meningkat. Kini, diperparah oleh perubahan siklus alam yang tidak lagi dapat diprediksi oleh mereka yang menggantungkan hidupnya dari alam, para petani, nelayan maupun warga yang tinggal di tepi hutan. Belum lagi berjalan dokumen satu, datang dokumen lain dari Bappenas, yaitu “National development planning: Indonesia responses to climate change". Ini cukup membingungkan publik, karena dokumen tersebut tak pernah sampai di masyarakat bawah. Lucunya, kebijakan satu dan lainnya cenderung tak berhubungan, bahkan saling bertabrakan. Buktinya, ada Permentan No. 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit yangmembuka kemungkinan pembukaan lahan gambut lebih luas. Padahal, karena pembukaan dan pembakaran lahan gambut, Indonesia telah menjadi pengemisi ketiga Alih-alih mengatasi masalah perubahan iklim, pemerintah justru meningkatkan kerentanan warganya menghadapi perubahan iklim. Jika ini diteruskan, maka pengabaian hak-hak kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, masyarakat adat dan masyarakat pesisir ini akan semakin memiskinkan mereka. Jelas, kondisi beberapa wilayah Indonesia diatas menunjukkan status keselamatan warga yang makin memburuk. Mereka terus dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit, bahkan tak memiliki
Sejak Indonesia menjadi tuan rumah COP 13 di Bali, masih banyak tantangan yang perlu di jawab. Apalagi, selang 3 bulan setelah COP13 pemerintah mengeluarkan dua paket kebijakan kehutanan yang kontroversial. PP 2 tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan PP 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Kedua kebijakan yang memicu perusakah hutan lebih luas, menunjukkan pemerintah salah arah melihat permasalahan perubahan iklim. Celakanya, Di tengah berbagai rencana dan kebijakan yang dimiliki Pemerintah negosiasi di tingkat internasional juga mengalami “stagnansi”. Perundingan yang alot dalam mempertemukan kepentingan negara industri dan kebutuhan negara berkembang, masih terus bergulir. Tapi, akhir tahun ini seluruh dunia harusnya sudah memutuskan komitmen nyata menurunkan emisi negara-negara industri dan mekanisme pembiayaannya. Namun, melihat putaran perundingan yang terjadi hingga putaran terakhir di Bangkok, nampaknya harapan dunia dipertaruhkan pada pertemuan Copenhagen, Desember 2009.
Hambatan terbesar mentoknya perundingan dan negosiasi para pihak dalam Konferensi PBB tentang perubahan iklim adalah masih adanya gesekan antara negara maju dan berkembang. Pertemuan COP15 di Kopenhagen pun semakin jelas menunjukkan kemungkinan tidak akan tercapainya kesepakatan seperti yang dimandatkan oleh Bali Roadmap. Kendati demikian, Ketua Delegasi RI, Rachmat Witoelar, mengatakan bahwa hambatan dari negara maju kemungkinan akan mencair jika Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyampaikan sesuatu yang mendorong ke arah kesepakatan yang lebih baik. "Mungkin, kalau Obama menyampaikan sesuatu yang menyejukkan, maka akan diikuti oleh yang lain. Kita lihat saja," kata Rachmat di Kantor Delegasi RI di lokasi pelaksanaan COP15, Kopenhagen, Denmark. Rachmat mengungkapkan, proses dan pembicaraan yang berlangsung di Kopenhagen sudah sesuai seperti dimandatkan Bali Roadmap yang merupakan hasil COP13 di Nusa Dua Bali pada 2007. Bali Roadmap menjadi keputusan